Program Keluarga Harapan Kini Menyasar Masyararakat Tambrauw, Nduga Dan Puncak

Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan tim tersebut akan bertugas selama 10 hari untuk menyisir warga tidak mampu alias pra-sejahtera yang belum mendapatkan bantuan PKH dari pemerintah.

"Mereka akan mendata by name by address calon KPM PKH yang memenuhi kriteria yang ditentukan," kata Agus di Jakarta, Sabtu (7/9).

Jumlah calon KPM PKH yang akan dilakukan validasi sebanyak sebanyak 751 keluarga. Mereka saat ini berada di Distrik Sausapor, Tambrauw.

"Verifikasi dan validasi akan dilakukan di Distrik Sausapor. Calon KPM PKH akan diminta membawa identitas yang dibutuhkan setelah sebelumnya diberikan pemberitahuan melalui dinas sosial setempat," sebut Agus.

Warga tidak mampu di Kabupaten Tambrauw merupakan calon KPM PKH Akses yaitu bantuan yang diberikan kepada warga tidak mampu karena kondisi geografis.

"Dengan dilaksanakannya validasi ini maka seluruh Kabupaten di Papua Barat sudah terjangkau PKH," imbuh Agus menambahkan.

Dari 514 kabupaten/kota, tersisa satu kabupaten di Papua Barat dan dua kabupaten di Papua yang belum tersentuh PKH. Ada 914 kabupaten yang termasuk PKH Akses dan itu pun baru satu sampai lima kecamatan per kabupaten yang sudah melaksanakan PKH.

Sementara itu, Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos RI Harry Hikmat menjelaskan Kemensos juga akan melakukan verifikasi dan validasi di Kabupaten Puncak dan Nduga. Tercatat sebanyak 3.437 keluarga calon KPM di Distrik Ilaga, Puncak dan sebanyak 294 keluarga berada di Distrik Kenyam, Nduga.

"Mereka akan mendapatkan PKH Akses dan PKH Adaptif. Jika dalam validasi ditemukan ada unsur PKH maka mereka juga akan mendapatkan PKH. Unsur KPM PKH yang dimaksud adalah mereka mempunyai ibu hamil, anak usia dini, anak sekolah, penyandang disabilitas dan lansia," jelas Harry.

Tim ini terdiri dari enam orang yang diketuai oleh Kepala Seksi Terminasi PKH Agustinus Sunarman dengan anggota Kepala Seksi Analisis dan Pemetaan Sumber Daya PKH Joko Purnomo, Calon Pekerja Sosial Fildza A'inun Nurya'ada, Asisten TA Database Administrator Ahmad Fikri, serta Joko Hariyanto dan Leo Suta Negara dari administrator keuangan akan menelusuri seluruh wilayah Distrik Sausapor, Tambrauw.

Harry menambahkan untuk mempermudah pencairan di ketiga daerah tersebut Kemensos membuka peluang dilakukan pencairan secara offline dengan menggunakan mesin adc offline milik BNI dan Mandiri. Sedangkan untuk BRI mereka akan menggunakan Vsat.

Seiring dengan validasi calon KPM, Kemensos juga akan melakukan rekrutmen pendamping PKH secara Offline karena sulitnya wilayah. Harry mencontohkan rekrutmen secara offline pernah dilakukan di sejumlah daerah di Papua yang mempunyai wilayah sulit seperti Distrik Asmat.

"Kriteria SDM PKH di Kabupaten Nduga, Puncak dan Tambrauw bisa kita sesuaikan yang tadinya sarjana sosial menjadi SMA. Yang penting diusahakan orang lokal. Idealnya satu pendamping bisa melayani 200-250 KPM. Untuk itu, jumlah SDM yang dibutuhkan di Kenyam sebanyak dua orang," jelas Harry.

"Sebenarnya tahun 2017 di Kabupaten Nduga sudah ada 2 orang pendamping dan 5 orang Administrator Pengolah Data. Namun karena mereka tidak aktif maka data KPM tidak masuk di BDT. Nah, sekarang mereka akan kita aktifkan kembali dibantu pendamping dari Wamena untuk melakukan verifikasi," tutupnya menambahkan.