Alasannya, karena Komisi E bersentuhan langsung dengan persoalan-persoalan krusial ibukota dan nasib warga.
“Kesehatan, pendidikan pemuda dan olahraga, pariwisata, dan budaya. Jadi memang bersinggungan persoalan ibukota ada di situ," katanya di DPRD DKI Jakarta, Senin (26/8).
Menurut Purwanto, pembangunan yang tidak merata di ibukota terjadi karena anggaran dinas-dinas yang bermitra dengan Komisi E masih rendah.
"Pada saat melihat perkembangan dari perjalanan periode sebelumnya saya melihat banyak aspirasi masyarakat di Jakarta Selatan, khususnya di dapil 8 tidak terakomodir dengan baik," jelasnya.
Selain itu, persoalan yang masih dirasakan masyarakat hingga saat ini menurut Purwanto ada dua hal. Pertama masyarakat bingung menginformasikan dan menyalurkan pendapatnya kepada siapa. Kedua, mereka tidak tahu harus menghubungi siapa.
Purwanto berencana menjadi jembatan bagi aspirasi masyarakat tersebut.
“Harapan saya bisa mengoptimalisasi kinerja DPRD ke depan,†pungkasnya seperti dikutip
RMOLJakarta.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
BERITA TERKAIT: