Menanggapi itu, Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Dedi Prasetyo menyampaikan bahwa kehadiran aparat Polri dan TNI di Nduga didasari kejahatan kekerasan, perampasan dan pemerkosaan yang dilakukan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).
“Dengan kehadiran TNI dan Polri justru memberikan jaminan keamanan kepada masyarakat Nduga dan beberapa distrik. Mereka (KKB) membangun markasnya di Nduga sudah diambil alih TNI Polri,†kata Dedi kepada wartawan di Mabes Polri, Jakarta, Kamis (15/8).
Kehadiran aparat TNI dan Polri, kata Dedi, hanya semata-mata untuk mengamankan setiap jengkal tanah air Indonesia. Pasalnya, gerakan KKB mengancam kedaulatan negara.
“Negara harus hadir dan memberikan jaminan keamanan,†tekan Dedi.
Dari catatan Tim Kemanusiaan Nduga yang terdiri dari Pemkab Nduga, DPRD Kabupaten Nduga, Majelis Rakyat Papua, Sidone Gereja Kingmi di Tanah Papua, Yayasan Kejadian Keutuhan Manusia Papua, dan pemerhati HAM, sebanyak 182 orang meninggal.
Rinciannya adalah 21 korban perempuan dewasa, 69 laki-laki dewasa, 20 anak laki-laki, dan 21 anak perempuan. Kemudian 14 balita perempuan, 12 balita laki-laki, 8 bayi laki-laki dan 17 bayi perempuan.
Tak cuma itu, berdasarkan laporan, sekitar 45 ribu jiwa terpaksa mengungsi alias kabur dari wilayah tersebut lantaran takut dengan operasi yang dilakukan oleh aparat TNI Polri untuk mengejar KKB tersebut.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
Sebanyak 182 orang dikabarkan tewas dalam konflik sejak Desember 2018 di Nduga, Papua. Jumlah tersebut berdasarkan rilis yang dikeluarkan Tim Kemanusiaan Kabupaten Nduga. 
BERITA TERKAIT: