5,2 Juta Peserta BPJS PBI Dinonaktifkan, Jamkes Watch-KSPI: Ini Pelanggaran Terhadap Hak Rakyat

Penonaktifan peserta BPJS Kesehatan ketegori PBI disesalkan Jamkes Watch/Net

Penonaktifan 5,2 juga peserta BPJS Kesehatan kategori penerima bantuan iuran (PBI) oleh pemerintah disesalkan Jamkes Watch. Lembaga pengawas pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional yang dibentuk Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) tersebut dengan tegas menolak langkah BPJS Kesehatan yang menonaktifkan 5,2 juta peserta PBI per Kamis (1/8) kemarin.

Memang ada alasana yang diajukan pemerintah melalui Kementrian Sosial dalam mencoret  5.227.852 peserta BPJS Kesehatan untuk kategori PBI ini.

Seperti ada peserta yang nomor induk kependudukan (NIK) yang belum tercatat di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Lalu mereka yang sejak 2014 tidak pernah mengakses layanan kesehatan ke faskes yang telah ditentukan juga ikut dinonaktifkan.

"Langkah untuk menonaktifkan 5,2 juta peserta PBI ini adalah pelanggaran serius terhadap hak rakyat untuk mendapatkan jaminan kesehatan. Tidak masuk akal hanya gara-gara kartu BPJS-nya tidak pernah digunakan lantas haknya untuk mendapatkan PBI dicabut," jelas Direktur Eksekutif Jamkes Watch, Iswan Abdullah dalam keterangan tertulisnya, Jumat (2/8).

Iswan menambahkan,"Seharusnya pemerintah berterima kasih kepada peserta BPJS Kesehatan yang tidak pernah menggunakan kartu BPJS-nya. Bukannya malah dihukum dengan dinonaktifkan (PBI-nya)."

Alasan NIK yang tidak tercatat juga dinilai tidak relevan. Karena sebelum dicabut bisa dicek nama dan alamat mereka untuk memastikan keberadaan yang bersangkutan.

"Jangan sampai permasalahan administratif mengalahkan substansi," tegasnya.

Sebelumnya, Kemensos telah melakukan verifikasi ulang terhadap 96,8 juta jiwa peserta PBI. Hasilnya, didapat 5,2 juta jiwa yang dinilai layak untuk dinonaktifkan.

Menurut staf khusus Menteri Sosial Febri Hendri Antoni Arif 5,2 juta orang itu sudah bukan lagi warga prasejahtera yang membutuhkan bantuan sosial, termasuk PBI. Hal itu ditetapkan lewat keputusan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang ditandatangani oleh Menteri Sosial Agus Gumiwang.
EDITOR: AGUS DWI

Kolom Komentar


Video

Pesan Anies Baswedan Untuk ASN: Tetap Tangguh Meski TKD Berkurang

Jumat, 29 Mei 2020
Video

Ini kronologi Dua Mobil PCR untuk Surabaya Diserobot Pemprov Jatim

Jumat, 29 Mei 2020

Artikel Lainnya

Gubernur Khofifah Beri Kuota Khusus PPDB SMA Untuk Anak Tenaga Medis
Nusantara

Gubernur Khofifah Beri Kuota..

31 Mei 2020 09:28
Perhatikan Masyarakat Terdampak Covid-9, GAMKI Dirikan Dapur Umum Dan Bagikan Ratusan Nasi Bungkus
Nusantara

Perhatikan Masyarakat Terdam..

31 Mei 2020 04:34
Tingkat Kematian Akibat Covid-19 Di Muaratara Rendah, Gubernur Sumsel Beri Apresiasi
Nusantara

Tingkat Kematian Akibat Covi..

31 Mei 2020 04:14
Camat, Lurah, Hingga Petugas Dishub Kecewa Jadi Bagian ASN DKI Yang Kena Pemangkasan Tunjangan
Nusantara

Camat, Lurah, Hingga Petugas..

31 Mei 2020 02:44
Tidak Benar, Pemeriksaan SIKM Di Jakarta Hanya Sampai 7 Juni
Nusantara

Tidak Benar, Pemeriksaan SIK..

31 Mei 2020 00:51
Tak Kantongi SIKM, 12.710 Warga Gagal Keluar-Masuk Jakarta
Nusantara

Tak Kantongi SIKM, 12.710 Wa..

31 Mei 2020 00:04
Gugus Tugas Manut Dengan Presiden, 102 Kabupaten Kota Bakal Terapkan New Normal
Nusantara

Gugus Tugas Manut Dengan Pre..

30 Mei 2020 22:24
Tren Reaktif Covid-19 Tinggi, BIN Tambah Mobil Lab Dan Titik Rapid Test Di Surabaya
Nusantara

Tren Reaktif Covid-19 Tinggi..

30 Mei 2020 21:29