Akhir Juli, Pemprov DKI Hentikan Bantuan Logistik Untuk Pencari Suaka

"Saya sudah sampaikan ketika rapat di kantor staf presiden bahwa kami hanya memungkinkan sampai 31 Juli 2019. Artinya, support untuk makanan, listrik dan air bersih yang sampai 8 tanki,” kata Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta, Irmansyah, dilansir Kantor Berita RMOLJakarta, Minggu (28/7).

Ia menjelaskan, bantuan yang selama ini diberikan Pemprov DKI hingga akhir Juli sudah melebihi batas waktu tanggap darurat bencana.

Adapun bantuan yang diberikan kepada pencari suaka sudah digelontorkan sejak Minggu (14/7) lalu. Penghentian bantuan juga dilakukan karena keterbatasan anggaran yang dimiliki Pemprov.

"Itu pun tanggap darurat bencana biasanya hanya 14 hari. Sehingga kami bisa memberikan bantuan tanpa proses lelang. Tapi kalau sudah terus-menerus jangka panjang, atau sesuatu dianggap pasti, harus pakai proses lelang. Kalau lelang itu prosesnya tidak sederhana lagi,” lanjut Irmansyah.

"Dukungan semua pihak kami harapkan. Saling bahu membagi lah dengan kita semua,” sambungnya.

Terlepas dari bantuan yang ada, ia menegaskan bahwa hal terpenting adalah memastikan jumlah pencari suaka yang hingga kini masih simpang siur.

"Kemarin rapat staf presiden, para pencari suaka di Jakarta mencapai 5.000 orang lebih. Di Kalideres ada 1.300 orang lebih. Tapi kami pernah (mendata) paling tinggi jumlahnya 1.492 orang. Ini penting tentang angka. Kami tidak bisa menolak kalau ada yang datang. Karena itu kami meminta UNHCR, keimigrasian dan pemerintah dapat menangani hal ini,” tandasnya.

Setidaknya, pencari suaka yang menumpuk di Jakarta berasal dari 12 negara. Di antaranya Afghanistan, Pakistan, Sudan, Iran, Irak, Yaman, Somalia, Ethiopia, Eritrea, Suriah, Palestina, Tiongkok.