Walikota Medan Mendatang Sosok Pekerja Dan Pelayan Masyarakat

Pemimpin yang tidak memiliki kriteria sebagai seorang pekerja dan pelayan masyarakat sudah terbukti tidak mampu membawa Kota Medan menjadi kota yang nyaman.

Hal itu diungkapkan guru besar Universitas Sumatera Utara (USU), Prof Dr Hasim pada Social Infinity Meet up 'Menuju Medan Bagus' di Kantor Redaksi RMOLSumut, Medan.

"Medan tidak butuh lagi pemimpin yang seremonial saja, yang laporannya hanya disampaikan di gedung DPRD,” ujar Hasim.

Dilansir Kantor Berita RMOLSumut, Senin (15/7), guru besar USU merefleksikan sosok Walikota Drs. H. Sjoerkani yang disibukkan dengan kegiatan-kegiatan seremonial.

“Itu kan seremonial saja. Harus turun ke lapangan memperhatikan apa yang perlu dibenahi. Mungkin hal seperti itu sudah tidak ada lagi setelah Walikota Drs. H. Sjoerkani," ungkap Hasim.

Hasim menilai, jika mau jujur, kepemimpinan ditangan sosok berlatarbelakang militer biasanya akan lebih baik. Hal ini karena mereka memiliki pendidikan kepemimpinan yang memang menjadi sebuah nilai penting dalam bidang mereka.

“Dari kalangan akademisi juga biasanya memiliki sense kepemimpinan yang sangat baik karena mereka selalu tertantang untuk membuktikan manfaat dari ilmu mereka ditengah masyarakat,” terang Hasim.

Namun, terang guru besar USU, sekarang ini partai politik tidak melihat hal-hal tersebut. Politik transaksional masih menjadi hal yang mengemuka.

“Hegemoni partai politik bahkan menjadi pemicu aturan yang 'menyulitkan' kalangan diluar partai politik untuk ikut bertarung," ujarnya.

Untuk mengatasi hegemoni partai politik ini, saran Hasim, hanya satu cara perlawanan dari masyarakat secara serentak. Perlawanan yang dimaksudnya adalah adanya kesepakatan diantara masyarakat untuk mengusung sendiri calon mereka yang tentunya sudah teruji memiliki keikhlasan melayani masyarakat dan mengabdi untuk Kota Medan.

"Hanya itu, jika itu terjadi akan muncul sosok-sosok baru dari kalangan independen dan hegemoni partai politik akan berkurang. Kalau itu tidak terjadi yakinlah, cost politik mahal masih akan terjadi dan berujung pada terpilihnya pemimpin yang tidak bekerja ikhlas namun bekerja untuk mengembalikan modal. Kita masyarakat yang akan merasakan dampaknya," pungkasnya.