Lambatnya Pembangunan Pelabuhan Marunda Tanda Kegagalan Pemerintah Wujudkan Poros Maritim

Anggota Komisi V DPR Bambang Haryo Soekartono mengatakan, Pelabuhan Marunda seharusnya sudah rampung sejak lama karena berstatus sebagai salah satu proyek strategis nasional. Namun yang terjadi hingga saat ini pembangunannya belum selesai.

"Pemerintah sekarang kan membanggakan proses izin 3 jam selesai tapi ini investor atau swasta yang sudah mendapatkan izin tapi masih terhambat juga investasinya, ini jelas mengganggu investasi di Tanah Air," ujar Bambang saat dihubungi, Jakarta, Selasa (11/6).

Setelah terjadi konflik berlarut-larut di internal KCN yang merupakan perusahaan patungan PT Karya Tekhnik Utama (KTU) dan PT Kawasan Berikat Nusantara (KBN), proses pembangunan Pelabuhan Marunda mengalami kendala, bahkan membuat pelabuhan yang  berjarak sekitar 3 kilometer dari Pelabuhan Tanjung Priok, tidak kunjung usai.

Menurut Bambang, hal ini menjadi tanda kegagalan pemerintah yang menginginkan Indonesia menjadi poros maritim. Ia mengusulkan pemerintah segera mencari pasar yang nantinya kapal-kapal pengangkut muatan curah seperti batu bara, komoditas cair, dapat dilayani di Pelabuhan Marunda.

"Sekarang pemerintah cari market-nya, agar nanti ketika pelabuhan sudah jadi semua dapat efektif bekerja," tandas Bambang.