Dikatakan Bupati Majalengka Karna Sobahi, rencana menjadikan BIJB sebaai embarkasi haji sudah jadi keputusan dalam rapat bersama Menko Kemaritiman, Kemenag dan Menhub bersama Kabupaten Majalengka, Cirebon, Kuningan, Indramayu, Subang dan Sumedang di Jakarta, beberapa waktu lalu.
Meski demikian, beberapa permasalahan krusial belum ada solusinya. Dikhawatirkan, jika tetap dijadikan embarkasi haji, pelayanan terhadap jemaah tidak akan maksimal.
“Mau nginap dimana nanti para jamaah haji? Sedangkan fasilitas yang menunjang belum memadai,†kata Karna usai upacara peringatan hari lahir Pancasila di Majalengka, Sabtu (1/6).
Penyelenggaraan haji harus teliti, tertib dan dijaga betul keamanannya. “Termasuk untuk pemeriksaan paspor, akan dilakukan di hotel bukan di bandara," terang dia seperti dilansir
Kantor Berita RMOL Jabar.
Dikatakan Karna lebih jauh, pemerintah masih berusaha mencari solusi atas persoalan infrastruktur penunjang embarkasi haji tersebut.
“Untuk Islamic center kita udah fix, tapi gimana untuk penginapan? Hotel yang ada tidak memadai,†jelas Bupati Majalengka.
Bicara layanan penerbangan, BIJB, sudah siap. Bandara ini punya runway sepanjang 3 km yang mampu melayani pesawat berbadan lebar. “Yang jadi permasalahan adalah fasilitas pendukung yang belum memadai," tandas dia.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
Wacana menjadikan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) atau Bandara Kertajati, sebagai embarkasi haji masih terkendala soal fasilitas pendukung. Terutama sarana penginapan bagi para jemaah haji yang akan diberangkatkan. 
