Dalam kesempatan itu, Sarbumusi NU menyoroti lemahnya pengawasan pemerintah terhadap pengusaha yang kerap mengabaikan amanat Undang-Undang yang berimbas pada nasib para buruh.
Presiden Sarbumusi NU, Syaiful Bahri Anshori mengatakan, pihaknya meminta pemerintah untuk memperhatikan nasib para buruh di era ekonomi digital seperti saat ini. Karenanya, Sarbumusi NU mendesak pemerintah untuk segera merevisi UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan.
"Kami meminta kepada Presiden RI dan DPR RI untuk segera melakukan sentralisasi Kemenaker merevisi UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan dengan memasukan pasal-pasal yang telah di judicial review di MK dengan kondisi pekerja di era ekonomi digital," kata Syaiful dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (1/5).
Tak hanya itu, pihaknya juga meminta pemerintah untuk melibatkan kaum buruh dalam hal politik anggaran kedepannya. Sebab, sejauh pengamatannya kaum buruh tidak pernah dilibatkan dalam politik anggaran ketenagakerjaan.
"Kami berharap pemerintah memprioritaskan buruh/pekerja dalam politik anggaran pemerintah 5 tahun ke depan untuk meningkatkan kapasitas buruh/pekerja, sejalan dengan ikhtiar kepemimpinan Jokowi untuk menitikberatkan penguatan SDM dalam 5 tahun ke depan," tuturnya.
Sementara, Sekjend Sarbumusi NU Eko Darwanto juga mendesak pemerintah untuk mengambil sikap dan terlibat secara langsung dalam program asuransi untuk pegangguran atau pensiunan buruh.
"Kami mendorong agar pemerintah juga kontribusi ikut iuran untuk program asuransi pengangguran (
unemployment insurance) yang sekarang dikemas dengan SDF (
skill development fund) yang masih dibiayai oleh daop BPJS Ketenagakerjaan, yang diinisiasi oleh Kemnaker RI," demikian Eko.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
