Demikian kata Ketua Dewan Pers Yosep Stanley Adi Prasetyo dalam seminar 'Kebebasan Pers di Bawah Bayang-Bayang Kriminalisasi Hukum Siber', di Gedung Dewan Pers, Jalan Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Rabu (10/4).
"Kalau media sosial ranah dewan pers, itu (sosial media) ranah Undang-Undang (UU) Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) sepenuhnya, jadi yang diperlukan publik itu adalah digital literasi sama media literasi supaya mereka lebih beradab di dalam berkata-kata di media sosial," ungkap Yosep.
Yosep menilai, kebanyakan masyarakat memandang benar terhadap berita yang belum terverifikasi kebenarannya.
"Kenapa? karena media sosial sekarang itu jadi abadi, kalau kita cari kerja itu bagian personal akan melacak, apa media sosial kita, bagaimana kita berkomunikasi, kenapa? karena tidak ada perusahaan mau merekrut orang yang kerjanya umpat-umpat di media sosialnya," tuturnya.
Untuk upaya hoax, saat ini pihaknya hanya menekankan mandat Undang-Undang Pers.
"Mandat kami undang-undang 40, jadi menangani sengketa pemberitaan pers kemudian mendata perusahaan pers itu yang bisa," kata dia.
Meskipun begitu, Dewan Pers saat ini membantu Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT) bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) dengan membangun komunitas-komunitas antihoax.
"Dan di luar itu ada pekerjaan Dewan Pers juga di mana membuat orang supaya jangan jadi korban dikriminalisasi undang-undang ITE," tuturnya.
"Kami datang memberikan pelatihan pelatihan di 32 provinsi nah itu ada pemuda ada ulama ada komunitas intelijen, ada polisi ada TNI kita hubungkan kalau ada apa apa tolong Anda saling chat," tandas Yosep.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
Yang diperlukan masyarakat salam menggunakan media sosial (medsos) adalah digital literasi dan media literasi. Dua hal itu perlu dilakukan agar masyarakat lebih beradab dalam berselancar di dunia maya. 
