Pemilihan Rektor Jadi Cermin Integritas Perguruan Tinggi

Minggu, 07 April 2019, 19:03 WIB | Laporan: Yelas Kaparino

Ilustrasi/Net

Komunitas aktivis Jawa Barat yang tergabung dalam BAKIN (Barisan Aktivis Keadilan Indonesia) prihatin dengan proses Pemilihan Rektor (Pilrek) Universitas Padjajaran (Unpad) yang berjalan sangat keras dan terkesan politis. Pilrek seharusnya berjalan dengan efisien dan damai apabila elit kampus mampu memegang teguh nilai-nilai luhur perguruan tinggi, khususnya nilai integritas.

“Warga kampus selalu diajarkan untuk menjunjung tinggi integritas, yaitu bagaimana berperilaku etis, jujur, dan adil. Mereka yang memiliki hak bicara dan hak suara di MWA (Majelis Wali Amanat), juga mereka yang menjadi Calon Rektor (Carek), seharusnya menjadi teladan dalam hal integritas. Jika terdapat Carek yang integritasnya dipertanyakan publik, maka semuanya perlu menelusuri dan mengklarifikasi masalahnya hingga tuntas. Hanya dengan demikian, kehormatan Unpad dapat dijaga,” ujar Elfin Afifudien, Pemimpin Umum BAKIN, yang juga alumni Unpad, Minggu (7/4).

BAKIN menganggap bahwa kehormatan Unpad dan kredibilitas MWA dipertaruhkan jika figur terpilih dalam Pilrek kelak adalah sosok yang dianggap memiliki ‘cacat’ integritas. Karena itu, komunitas mahasiswa tersebut meminta MWA memperhatikan dengan serius rekomendasi lembaga Ombudsman Republik Indonesia (ORI) agar Pilrek mengakomodasi laporan-laporan mengenai rekam jejak para Carek.

Seperti diketahui, Pilrek yang sedianya berakhir pada Oktober 2018 mengalami penundaan setelah ORI meminta MWA mempertimbangkan laporan masyarakat mengenai rekam jejak Carek. Rekomendasi tersebut dikeluarkan ORI menyusul adanya pengaduan dari masyarakat bahwa MWA ‘mengabaikan’ laporan mengenai dugaan tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dilakukan oleh Carek Obsatar Sinaga kepada (mantan) istrinya.

BAKIN menilai bahwa kalangan MWA dan civitas academika perlu mendorong pihak kepolisian untuk bersuara mengenai peristiwa dugaan KDRT tersebut sehingga dapat diketahui benar atau tidaknya tuduhan yang dialamatkan kepada Obsatar.

“Kita harus adil dong. Jika polisi menyatakan benar (ada) peristiwanya, maka MWA dapat menggunakannya sebagai alasan untuk tidak memilih Prof Obsatar. Jika polisi menyatakan tidak ada peristiwanya, ya harus diumumkan kepada publik agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan,” jelas Elfin.

BAKIN sendiri berinisiatif mengirimkan surat kepada Kepala Polwiltabes Bandung untuk mengetahui kejelasan mengenai kasus dugaan KDRT itu, pada Senin (8/4). Mereka berharap, kepolisian dapat memberikan informasi yang jernih mengenai kasus tersebut sehingga segenap warga Unpad dapat bersikap secara adil dan bijaksana. Penjelasan kepolisian juga dapat menjadi bahan bagi MWA untuk melanjutkan proses Pilrek Unpad ke tahap pemilihan.

Kolom Komentar