Pelayanan BPN Masih Berbelit, Jokowi Diminta Ikut Campur

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Farouk Abdullah Alwyni mengatakan, BPN semestinya mempraktikkan birokasi bersih, ramping, tidak ribet, dan melayani masyarakat dengan sungguh-sungguh.

"Karena rakyat harus mendapat hak memiliki tanah untuk tempat tinggal, yang merupakan kebutuhan dasar,” katanya kepada wartawan, Kamis (28/3).

Ia mencontohkan kasus yang dihadapi warga Petojo Selatan, Jakarta Pusat. Permohonan sertifikat tanah yang diajukan mereka ditolak BPN dengan alasan sudah ada kepemilikan. Padahal, sebagian warga itu memegang bukti kepemilikan jual beli lahan dimaksud.

“Persoalan sertifikasi tanah ini terungkap ketika kami melakukan sosialisasi ke warga. Saat itu, warga mengeluh terkait pengajuan pembuatan sertifikat tanah lewat PTSL yang ditolak pihak BPN, tanggapan pemerintah dalam hal ini BPN terlihat kurang responsif untuk menyelesaikan masalah warga Petojo Selatan," jelas dia.

Karena itulah, Farouk mendesak Presiden Jokowi turut campur menyelesaikan persoalan yang dihadapi warga Petojo.

“Kalau perlu Presiden memanggil BPN dan pihak-pihak terkait untuk membuka data-data pertanahan, sehingga jelas duduk perkaranya," pungkas pengajar Perbanas Institute dan Program MM Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI) ini.

Pengajar Perbanas Institute & Program MM Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI) ini menilai, isu terkait reformasi birokrasi telah didengungkan selama beberapa waktu di Indonesia. Tetapi implementasinya di lapangan belum benar-benar terealisasi.

Posisi Indonesia di dalam rangking Ease of Doing Business dari Bank Dunia 2018 yang dalam banyak hal merefleksikan efektivitas dan efisiensi dari Birokrasi adalah masih di level 72 yang secara relative masih rendah.

Meskipun sudah ada perbaikan dalam empat tahun terakhir, peringkat Indonesia adalah masih di bawah negara-negara tetangganya di Association of South-East Asian Nations (ASEAN) seperti Singapura (2), Malaysia (24), Thailand (26), Brunei (56), dan bahkan Vietnam (68).

“Sifat ataupun praktik-praktik neo-feodal pada birokrasi termasuk di BPN harus dikikis habis sehingga melahirkan birokrat yang profesional, melayani, tidak menyulitkan, dan bersih dari korupsi. Dengan cara itu, diharapkan, Indonesia bisa melangkah menjadi negara maju," terang dia.