1.000 Pucuk Surat Dibawa Ke Jakarta Minta Presiden Selamatkan Pegunungan Meratus

Surat-surat yang dibawa itu ditulis serentak oleh masyarakat di dan luar Kalimantan Selatan pada Minggu (17/3).
Turut menulis surat kepada Presiden adalah warga Indonesia di Taiwan.
Sebelum dibawa ke Jakarta, surat-surat itu diserahkan Koordinator 'Serentak Menulis Surat Kepada Presiden untuk Selamatkan Meratus', Nursiwan atau biasa disapa Incus kepada Jefri Raharja dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Kalsel.

"Kami memercayakan penyampaian surat-surat dari masyarakat kepada Presiden itu kepada Walhi. Semoga surat-surat itu bisa sampai kepada Presiden dan beliau bersikap tegas melindungi, juga menyelamatkan Meratus dari pertambangan batubara dan perkebunan sawit," ujar Incus.

Selain surat-surat yang ditulis masyarakat Hulu Sungai Tengah (sebanyak 370 surat) di Lapangan Dwi Warna dan Pondok Pesantren Darul Istiqamah, Barabai, Cecep juga menghimpun surat-surat dari Tabalong (49 surat), Balangan (delapan surat), Hulu Sungai Utara (35 surat), Hulu Sungai Selatan (dua surat), Tanah Laut (83 surat), Tapin (274 surat), Banjarbaru (22 surat), dan Banjarmasin (sebanyak 154 surat).
Sementara surat dari Taiwan, Yogyakarta, Malang, dan Balikpapan (dengan total 38 surat),  juga diserahkan ke Walhi Kalsel untuk selanjutnya dibawa ke Jakarta.
Menurut Incus, tak masalah banyak sedikitnya jumlah surat yang terkumpul. Karena, katanya, yang penting adalah substansi surat dan masyarakat telah menunjukkan kepeduliannya terhadap penyelamatan pegunungan Meratus.

"Menulis surat mungkin oleh sebagian orang dianggap sepele. Namun, ini merupakan curahan hati dan kepedulian manusia terhadap alamnya. Karena jika keseluruhan Pegunungan Meratus rusak, pasti bencana akan sangat mudah terjadi di Kalsel. Di Barabai, Hulu Sungai Tengah saja, yang hingga kini masyarakatnya tegas menolak pertambangan dan perkebunan sawit, banjir terjadi saban tahun," ujarnya.

Aksi menulis surat secara serentak kepada Jokowi yang digagas masyarakat ini merupakan bagian tak terpisahkan dari gerakan #SaveMeratus.
Gerakan ini memasuki tahun kedua. #SaveMeratus dipicu dipicu rasa cinta dan kesadaran yang tinggi dari masyarakat berbagai kalangan terhadap alam dan lingkungan yang merupakan anugerah Tuhan.
Gerakan ini juga becermin pada telah rusaknya alam dan lingkungan di berbagai wilayah di Kalsel.
Pegunungan Meratus yang membentang sepanjang 650 Kilometer dan melintasi delapan kabupaten di Kalsel hingga ke Kalimantan Timur misalnya telah mengalami kerusakan luar biasa. Kerusakan di setiap kabupaten yang dilewati Pegunungan Meratus beragam. Ada yang rusak sangat parah, parah, dan setengah parah.

Gerakan #SaveMeratus juga dipicu oleh tindakan Kementerian ESDM di Jakarta yang pada tanggal 4 Desember 2017 mengeluarkan SK bernomor 441.K/30/DJB/2017 tentang penyesuaian tahap kegiatan PKP2B menjadi tahap operasi produksi (menambang batubara) kepada PT Mantimin Coal Mining (MCM). Izin meliputi tiga wilayah: Tabalong, Balangan, dan Hulu Sungai Tengah.

Luasan izin tambang batubara ini seluas 1.398,78 hektare dan berada di hutan sekunder, pemukiman 51,60 hektare, sawah 147,40 hektare, dan sungai 63,12 hektare. Ia berada di hamparan Pegunungan Meratus.

Di Kalsel sendiri, MCM menguasai lahan seluas 5.900 hektare. Khusus di HST, izin berada tak jauh dari Bendung Batang Alai dan akan melenyapkan hutan dan gunung kapur di Nateh, menghilangkan Desa Batu Tangga dan desa lainnya. Jika pertambangan batubara berhasil menembus pertahanan masyarakat, maka Barabai dan kota-kota lainnya di Hulu Sungai niscaya akan terus mengalami banjir besar, sumber air untuk kehidupan dan pertanian juga dipastikan rusak, dan masyarakat akan kehilangan tanahairnya.

Keluarnya SK itu memicu reaksi hampir seluruh lapisan masyarakat Kalsel. Berbagai aksi digelar memprotes dan meminta pemerintah mencabut SK itu. Aksi itu antara lain berupa demonstrasi dan menggelar istighosah yang diikuti para ulama, habaib, dan tokoh masyarakat di Barabai, HST.

Pada 28 Februari 2018, Walhi Kalsel dan Gerakan Penyelamat Bumi Murakata (Gembuk) beserta Pemkab HST mengajukan gugatan terhadap izin itu di Pengadilan Tata Usaha Negara di Jakarta. Lalu pada 4 April 2018 �" 22 Oktober 2018, sidang digelar. Termasuk sidang di tempat (di Desa Nateh di Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada pada Juli 2018.

Anehnya, pada 22 Oktober 2018, PTUN mengeluarkan keputusan yang menyatakan gugatan terhadap izin pertambangan batubara itu tak bisa diterima karena salah alamat. Logika yang aneh karena jika salah alamat mengapa pengadilan menerima sejak awal gugatan itu.

Pada  Maret 2019, belum selesai urusan soal pertambangan batubara yang mengancam HST, PT Antang Gunung Meratus (AGM), mengeluarkan pengumuman akan menambang batubara di HSS, HST, Tapin, dan Kabupaten Banjar untuk menambah kapasitas produksi hingga puluhan juta ton per tahun. Lalu pada 17 Maret 2019, masyarakat secara serentak menulis surat kepada Presiden Jokowi agar menyelamatkan Meratus secara nyata.

Menurut Direktur Walhi Kalsel, Kisworo Dwi Cahyono, gerakan #SaveMeratus adalah gerakan masyarakat yang bertujuan baik, sehingga didukung oleh Walhi. Tujuan gerakan ini, ujar Kisworo, adalah meminta semua pihak, terutama pemerintah pusat dan daerah untuk menyelamatkan dan melindungi seluruh Pegunungan Meratus yang melintasi delapan kabupaten di Kalsel hingge ke Kaltim.

"Kondisi Meratus di setiap kabupaten berbeda-beda, ada yang sudah rusak sangat parah, parah, dan setengah parah. Kalau tidak ada kebijakan dan keberpihakan pemerintah untuk melindungi Meratus, bencana pasti akan sangat mudah dan sering terjadi di Kalimantan," ujarnya.

Tujuan kedua, meminta pemerintah (pusat dan daerah) melindungi Pegunungan Meratus yang masih ada di Hulu Sungai Tengah.

"Hanya di HST hutan hujan tropis terakhir di Kalsel yang tersisa. Masyarakatnya sudah sangat lama menolak tambang batu bara dan perkebunan sawit, kenapa tidak didukung. Mereka tujuannya baik, kok malah tidak dipedulikan. Ini warisan untuk anak cucu dan masa depan kita semua. Karena itu, kami bersama #SaveMeratus meminta Presiden Joko Widodo bersikap tegas dengan mencabut izin yang telah dikeluarkan Kementerian ESDM kepada PT MCM yang akan menambang batubara di Pegunungan Meratus di HST," ujar Kisworo.

Sikap Presiden, ujar Manajer Data, Program, dan Kampanye Walhi Kalsel, Rizqi Hidayat, sangat ditunggu publik di Kalimantan.

"Ini kesempatan yang baik bagi Jokowi menunjukkan sikapnya terhadap Kalsel, terhadap Kalimantan. Jangan sampai kami di Kalimantan merasa selalu dianaktirikan sama seperti kawan-kawan di Papua," ujarnya.