Politisasi Petani Bukti Eksistensi Mafia Pangan

Menurutnya, Pusat Kajian Pertanian Pangan dan Advokasi (Pataka) merupakan inisiator yang tidak pernah kapok mempolitisasi petani demi menunggangi kepentingan mafia pangan.

"Akhir tahun 2018 kemarin Pataka mencatut nama berbagai organisasi pertanian dalam petisi. Kali ini akan menggelar rembug pertanian-peternakan Indonesia. Lagi-lagi berisikan fitnah dalam menyoroti kinerja pangan," jelasnya kepada redaksi, Senin (18/3).

"Rembug ini provokatif, tendesius, memperalat petani dan politisasi petani. Acara ini justru meresahkan petani, yang saat ini sudah tenang, menikmati hidup bahagia sebagai petani," tambah Tunov.

Pasalnya, berbagai kebijakan dan program pertanian era pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla sangat berpihak pada kepentingan petani, pertumbuhan investasi dan pertumbuhan ekspor serta nilai tambah diterima langsung petani. Ruang mafia yang menginginkan impor memang benar-benar ditutup mati.

"Jadi jangan karena tidak bisa bermain impor, petani dijual-jual. Kami petani sangat untung saat ini, hasil panen melimpah, pasar dijamin dan berbagai inovasi budidaya, pasca panen dan pemasaran sangat terasa. Kalau memang berniat baik memperjuangkan petani mari diskusi yang lebih konkret, konstruktif dan produktif sehingga perjuangan lebih terukur," papar Tunov.

Hal senada disampaikan Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Nasional Winarno Tohir. Dia menegaskan kebijakan pangan saat ini sangat jelas berpihak kepada petani. Banyak regulasi yang menghambat dicabut dan direvisi, keluhan petani seperti kelangkaan pupuk juga diperhatikan.

"Misalnya sebanyak 40 kasus pupuk oplos yang menghantui petani juga diselesaikan dengan cepat. Persekongkolan tata niaga yang dipermainkan kartel daging sapi, ayam, telur, jagung dan lainnya juga sudah ditindak bekerja sama dengan KPPU," bebernya.

Oleh karena itu, Winarno menekankan kebijakan membasmi mafia pangan baik di internal dan eksternal kurang disukai sekelompok orang. Sangat wajar bila banyak pihak yang menjadi mafia pangan terus mencoba segala macam cara termasuk menyebar hoax untuk menjatuhkan kinerja pangan saat ini.

"Padahal harus diakui pembangunan pertanian saat ini sangat revolusioner dan sepenuhnya berpihak kepada petani. Banyak mafia impor diblack-list seperti importir bawang merah," terangnya.

Winarno menambahkan, kebijakan pemerintah melakukan transparansi seluruh kegiatan di Kementerian Pertanian sangat bagus. Diantaranya dengan memperketat izin impor dan pelaporan gratifikasi ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Program bersih-bersih di internal Kementan jadi tonggak awal keberhasilan yakni dengan mutasi, demosi dan memecat lebih dari 1.295 pejabat.

"Jadi janganlah mengatasnamakan petani. Kami petani merasa dijual-jual untuk kepentingan kalian. Petani itu bukan banyak diskusi apalagi memprovokasi dan menyebar kebencian tapi harusnya bekerja," tegasnya.