Mau Lepas Saham Bir, Anies Harus Perhitungkan Usaha Lain

Anggota DPRD DKI Bestari Barus mengatakan, selain faktor haram atau tidak, Gubernur Anies Baswedan harus memiliki kajian yang lengkap.

"Tapi yang jelas bagi kami ini bukan masalah setuju atau tidak, ini masalah harus ada penjelasan yang konferhensif terkait rencana penjualan itu," ujarnya di Gedung DPRD DKI, Rabu (13/3).

Menurutnya, selain faktor halal atau haram dalam kepemilikan saham di pabrik bir tersebut, pemprov juga wajib mempertimbangkan sektor usaha lain yang selama ini juga menjadi sumber pemasukan. Semisal rumah pemotongan babi atau penerimaan pajak dari bank dan restoran.

"Jika itu masuk ke ranah halal dan haram maka sebetulnya perusahaan kita juga ada yang jual babi misalnya begitu. Kemudian penerimaan pajak kita ada dari diskotik, restoran juga ada. Bank DKI juga ada praktik riba, jadi ternyata kan bukan," papar Bestari.

Lanjutnya, bila pemprov dapat menjelaskan hal tersebut ke publik dan tidak mendapat penolakan maka dapat disetujui oleh DPRD.

"Ketika alasan itu sesuai dengan keinginan masyarakat saya kira kita tak ada tolak-menolak. Akan sepaham saja," tutup Bestari.