Kurikulum SMK Harus Disesuaikan Dengan Kebutuhan Industri

Mengantisipasi persaingan global yang membutuhkan daya saing kuat, Kementerian Perindustrian meluncurkan pendidikan vokasi industri tahap kedua di Jawa Tengah.

Wisnu Suhardono selaku pengusaha nasional namun sangat concern terhadap iklim usaha di Jateng mengaku sangat apresiatif dengan adanya peresmian kembali pendidikan vokasi di Jateng untuk kedua kalinya. Dia mengatakan hal ini sangat sesuai dengan kebutuhan dunia industri sekarang yang membutuhkan tenaga terampil siap bekerja dan memiliki daya saing yang kompetitif.

"Sebagai pengusaha yang asalnya juga dari Jateng, saya mengapresiasi pemerintahan Pak Jokowi melalui Kemenperin dalam menfasilitasi terlaksananya MoU antara beberapa perusahaan dengan SMK di Jateng dan DIY serta penyerahan bantuan mesin dan peralatan penunjang untuk mendukung learning skill anak-anak kita di SMK dari perusahaan-perusahaan swasta," ujar Wisnu di sela-sela peluncuran program pendidikan vokasi industri di PT Delta Dunia Sandang Tekstil di Demak, Jateng, Senin (4/3).

Peluncuran program pemerintah pusat dihadiri Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, sejumlah pejabat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Anggota Dewan dan Bupati Demak, M. Natsir dan jajarannya.

Komitmen Wisnu yang juga Ketua DPD Partai Golkar Jateng ini bukan isapan jempol belaka. Bos Satria Grup ini menyebut korporasi yang dia bangun dan eksis di Jateng siap menampung para tenaga kerja lulusan SMK terampil.

"InsyaAllah dengan rido-Nya, lulusan SMK Jateng yang terkualifikasi siap kita tampung dan berkarya ke sejumlah sektor usaha industri di beberapa kabupaten/kota di Jateng," ucap pengusaha asal Desa Notog, Kabupaten Banyumas ini.

Ketum Paguyuban Seruling Emas ini mengamini dan mendukung gagasan dan ide Menprin Airlangga Hartarto yang sangat mengakomodir kepentingan pengusaha seperti dirinya dalam memberikan peluang kerja kepada para lulusan SMK, terlebih memasuki era industri 4.0 yang tidak bisa tidak, para employee harus siap memasuki era ekonomi digital tersebut.

Kemenprin telah mengajak para pengusaha untuk terlibat dalam kegiatan pembangunan SDM industri yang kompeten melalui pendidikan vokasi yang link and match antara SMK dengan industri.

"Ini akan menjadi prototipe, ke depan kurikulum SMK bisa disesuaikan dengan kebutuhan industri. Kurikulum di SMK terlebih dahulu melihat kebutuhan industri," ucap Airlangga Hartarto yang juga Ketum Partai Golkar.

Konsep link and match antara industri dengan SMK, jelas Wisnu, sangat membantu siswa SMK mendapat pekerjaan.

"Sekarang yang harus sama-sama didorong adalah bagaimana kurikulum di SMK sesuai dengan kebutuhan industri," jelas tokoh senior Kadin ini.

Wisnu Suhardono yang juga tercatat sebagai sahabat vokasi itu menyebut sedang concern untuk pengembangan kawasan industri. Sebagai pengusaha dan politisi, dirinya akan berjuang dan terus mendorong agar ke depan industri manufaktur dipastikan juga sinergi mengikuti kurikulum agar antara SMK serta dunia pabrikan ada titik temu.

Lebih jauh Bendahara Umum Yayasan yang mengelola Universitas Trilogi, Jakarta ini telah berniat melakukan afirmasi terhadap warga disabilitas.

"Menjadi perhatian saya, bagaimana para penyandamg disabilitas juga mendapatkan hak yang sama sebagai WN untuk dapat diterima bekerja pada suatu perusahaan atau pabrik," ujar Wisnu.

Peluncuran pendidikan vokasi industri SMK nantinya diharapkan mampu meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga kerja Indonesia pada era Industri 4.0. Terlebih Kemenperin mendapatkan tambahan alokasi APBN tahun 2019 sebesar Rp1,78 triliun guna menyiapkan SDM industri di era perekonomian digital.

Anggaran tersebut disalurkan untuk program pendidikan vokasi industri berbasis kompetensi menuju dual system, pembangunan politeknik atau akademi komunitas di kawasan industri, serta pengembangan link and match SMK dan industri. Juga untuk pelatihan industri berbasis kompetensi dengan sistem 3 in1 (pelatihan-sertifikasi-penempatan kerja) bagi 72.000 orang, pembangunan infrastruktur kompetensi dan sertifikat kompetensi, serta pembangunan SDM industri sebagai antisipasi industri 4.0.

"Bapak Presiden Joko Widodo melihat model yang dilakukan oleh Kemenperin sebagai prototipe. Kemenperin melakukan penyesuaian dan sekarang kami mempunyai unit eselon satu yang menangani mengenai masalah pendidikan industri," ungkap Menperin Airlangga.

Program dual system mengedepankan proses pembelajaran dengan porsi 30 persen teori dan 70 persen praktik. Sistem ini diadopsi dari negara-negara industri seperti Jerman dan Swiss yang berhasil menjalankan program tersebut.

"Selain itu, kami bersama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sudah menyesuaikan 35 program studi, dan ke depan akan menjadi prototipe kurikulum SMK yang disesuaikan dengan industri," jelas putra Menperin era Orde Baru, Ir. Hartarto ini.

Pemerintah juga menargetkan semakin banyak tenaga kerja di industri yang tersertifikasi melalui program Diklat 3in1. Pelatihan kursus pendek ini memungkinkan peserta tersertifikasi keahliannya dan langsung diterima bekerja di perusahaan.

"Tahun ini, kami juga menerima pelatihan untuk penyandang disabilitas untuk meningkatkan potensi mereka. Ini juga langkah pengembangan SDM menuju industri 4.0," ungkap Airlangga yang sebelumnya dikenal sebagai pengusaha dan politisi.