Pembangunan Infrastruktur Pakai Dana BPJS Informasi Sesat

Untuk itu, masyarakat diminta cerdas mengonsumsi informasi yang bertujuan memecah belah bangsa, terlebih menjelang Pemilu 2019.

Demikian disampaikan politisi Nasdem Ahmad Sahroni saat temu warga di Jalan Kalibaru Timur, Cilincing, Jakarta Utara, Rabu (27/2).

"Saya pastikan itu hoax," katanya.

Anggota Komisi III DPR RI itu menuturkan, pemerintah telah membangun jalan baru sepanjang 2.650 kilometer, jalan tol 1.000 kilometer serta pemeliharaan jalan sepanjang 46.770 kilometer. Tak hanya infrastruktur jalan, pembangunan jalur kereta api juga digarap sepanjang 3.258 kilometer di Pulau Jawa, Sulawesi, Sumatera, hingga Kalimantan.

Di sektor udara, pemerintah membangun 15 bandara baru dan pengadaan 20 pesawat perintis. Demikian halnya di sektor laut dengan membangun 24 pelabuhan baru, pengadaan 26 kapal barang perintis, serta pengadaan kapal ternak dan 500 unit kapal rakyat.

"Ini semua tujuannya untuk pemerataan pembangunan. Seluruh rakyat merasakan pembangunan, tidak lagi hanya terkonsentrasi di Pulau Jawa," jelas Sahroni.

Menurutnya, untuk merealisasikan pembangunan infrastruktur, pemerintah melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 menggelontorkan dana sebesar Rp 4.700 triliun.

Sahroni merinci bahwa sumber pembiayaan diperoleh dari APBN, pengampunan pajak atau tax amnesty, kerja sama dengan investor asing, dan utang luar negeri.
 
"Kontribusi dari APBN sebanyak 41,3 persen atau sebesar Rp 1.941 triliun. Kemudian BUMN sebesar 22 persen atau Rp 1.034 triliun, dan kontribusi swasta sebesar 36,7 persen atau senilai Rp 1.725 triliun. Jadi tidak ada dana BPJS yang dipakai untuk pembangunan infrstruktur," paparnya.

Sahroni pun mengingatkan masyarakat untuk cerdas dan bijak mencerna informasi dari sosial media yang kerap dipertanyakan validitas datanya.

"Seringkali informasi di medsos itu bertujuan memecah belah kita untuk kepentingan politik sesaat. Mari kita bijak mencerna informasi," imbuhnya. ***