Disparitas Pendidikan Harus Segera Dientaskan

Selasa, 19 Februari 2019, 02:23 WIB | Laporan: Widian Vebriyanto

Muhammad Farhan/Net

Pendidikan merupakan elemen penting dalam membuat Indonesia maju dan bisa bersaing dengan negara lain. Pendidikan juga diyakini mampu meminimalisir praktik korupsi.

Namun demikian, pendidikan di Indonesia masih mengalami satu masalah yaitu disparitas antara di desa dan kota.

Atas alasan itu, Ketua DPP Partai Nasdem Bidang Pendidikan Nining Indra Saleh memastikan partainya akan fokus pada perbaikan pendidikan dalam mengentaskan disparitas yaitu kualitas pengajar, infrastruktur pendidikan ,dan fasilitas penunjang sekolah serta beasiswa.

"Guru-guru harus dipersiapkan bagaimana mengimplementasikan kurikulum yang sudah dirumuskan," katanya dalam keterangan tertulis, Selasa (19/2).

Sementara, perbaikan infrastruktur pendidikan dan fasilitas penunjang sekolah seperti perpustakaan, laboratorium dan lainnya juga harus diberi perhatian lebih.

"Kalau fasilitas sekolah bagus, tidak perlu lagi ada murid untuk mendapatkan pendidikan berkualitas harus hijrah ke kota," kata Nining.

Program beasiswa juga harus mendapat perhatian. Khususnya beasiswa bagi mereka yang tidak mampu secara finansial. Saat ini ada Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang sudah baik. Tapi tetap perlu ada pengembangan dan peningkatan yang signifikan.

"Program ini sangat membantu untuk membayar SPP, membayar baju, buku," ujar Nining.

Senada dengan itu, presenter kondang Muhammad Farhan juga menilai ketimpangan kualitas pendidikan di kota dan desa menjadi masalah serius. Menurutnya, jumlah lulusan guru pendidikan memang banyak tapi hanya tersebar di kota-kota besar.

"Di Kota Bandung surplus guru honorer. Tapi ada beberapa di daerah lain seperti Lebak, Pandeglang jumlah guru sangat minim, kan aneh," kata caleg Nasdem dapil Jawa Barat I itu.

Farhan menilai perlu ada insentif bagi para pengajar agar mau mengajar di daerah, sehingga sebaran guru menjadi merata.

Dia berjanji, jika nanti terpilih sebagai anggota dewan akan terus menyosialisasikan wajib belajar sembilan tahun. Farhan akan mengkombinasikan sosialisasi itu dengan penambahan biaya operasional sekolah (BOS) untuk tenaga pengajar.

"Sementara Kartu Indonesia Pintar harus menjadi bisa jadi senjata ampuh untuk melakukan pemetaan akses dan fasilitas pendidikan dasar dari kelas satu SD sampai lulus SMP," demikian Farhan. [wah]
Editor:

Kolom Komentar


loading