Hapus Stigma, Sistem Akreditasi Sekolah Perlu Dievaluasi

Jumat, 01 Februari 2019, 18:15 WIB | Laporan: Wahyu Sabda Kuncahyo

Ilustrasi/Net

Sistem akreditasi sekolah di Indonesia perlu dievaluasi. Sebagai bagian dari mengoptimalkan sistem zonasi untuk menghilangkan kastanisasi atau stigma sekolah favorit.

Pemerhati pendidikan Pandu Baghaskoro memaparkan, wacana untuk menjadi sistem akreditasi ke dalam dua pilihan sangat relevan diterapkan. Dua pilihan tersebut adalah sekolah yang dengan sempurna memenuhi delapan standar minimum masuk kategori terakreditasi dan sekolah yang belum sepenuhnya memenuhi persyaratan.

Sekolah yang belum memenuhi persyaratan masuk katagori tidak terakreditasi. Hal itu yang akan membentuk persepsi bagi para orang tua dan murid karena tidak ada gradasi lagi dalam akreditasi seperti A, B atau C namun hanya sudah atau belum memenuhi standar nasional.

"Perlu diingat juga bahwa orang tua dan murid tidak hanya semata-mata melihat akreditasi sekolah untuk melihat kualitas sebuah satuan pendidikan. Ada banyak lagi faktor yang mempengaruhi persepsi orang tua terhadap kualitas sebuah sekolah, misalnya, prestasi non akdemik dan akademik. Jadi, akreditasi bukan faktor penentu bagi orangtua atau murid untuk memilih sebuah sekolah," terang Pandu kepada wartawan, Jumat (1/2).

Kemudian yang perlu dilakukan adalah mewujudkan persaingan dengan sehat. Kompetisi sehat dapat mendorong terciptanya inovasi serta peningkatan kualitas layanan pendidikan di sekolah. Jika seluruh sekolah di Indonesia sudah terakreditasi atau memenuhi standar minimum pelayanan maka pemerintah perlu untuk mendorong terciptanya kompetisi sehat di antara sekolah.

"Jadi, tetap perlu ada pembeda dari sekolah yang satu dengan lainnya. Kalau semuanya sama tanpa ada pembeda, itu justru akan berpotensi menghambat perkembangan pendidikan kita ke depannya. Jadi, kolaborasi itu sama pentingnya dengan kompetisi. Tantangan bagi pemerintah adalah bagaimana menciptakan suasana kolaboratif serta menjaga kompetisi yang sehat di antara sekolah-sekolah ini," urai Pandu yang juga peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS). [wah]
Editor:

Kolom Komentar


loading