Demo Rabu Di Balaikota Tuntut Kualitas Kesehatan

"Pelayanan kesehatan pada warga belum menunjukkan perubahan ke arah perbaikan," kata KPW Rekan Indonesia DKI Jakarta, M. Tiana Hermawan, Selasa (20/11).

Dia menyebut RSUD masih mempersulit warga mulai dari persoalan kebutuhan kamar rawat inap, jadwal operasi yang ditunda-tunda, hingga sulitnya warga mengakses fasilitas khusus seperti ICU, ICCU, HCU, NICU dan PICU.

Bahkan ada RSUD yang menyandera bayi karena orang tuanya tidak mampu membayar biaya persalinan sambil mengancam akan membuang bayinya ke panti sosial.

"Sejatinya pelayanan kesehatan yang optimal adalah amanah dari UUD 45 dan UU RS yang harus diberikan kepastiannya karena merupakan hak warga negera. DKI sebagai ibukota negara sudah seharusnya mewujudkan pelayanan kesehatan yang optimal sebagai upaya menuju Indonesia Sehat," tutur dia.

Tiana mengungkap pergantian kekuasaan di DKI sejatinya adalah untuk berharap akan terwujudnya pelayanan kesehatan yang optimal.

Namun sejak gubernur DKI dipimpin Fauzi Bowo, pelayanan kesehatan yang dilakukan hanyalah sebatas pencitraan dalam media dan angka-angka survei.

Kondisi saat ini, katanya, DKI dipimpin oleh Anies Baswedan yang menjadi gubernur di tengah kuatnya pengaruh sisa-sisa kekuatan lama yang mempertahankan posisi dan kondisi demi menjaga permainan yang mereka lakukan dalam pengadaan dan pembangunan di program kesehatan DKI.

Anies juga dikepung oleh elite-elite birokrasi lama yang tugasnya menguatkan pencitraan kroni-kroni mereka dengan tujuan tetap dapat menempati posisi strategis dalam pemerintahan Anies.

"Elite birokrasi kesehatan DKI hanya sibuk mengatur bagaimana kroni-kroni mereka bisa ditempatkan dalam posisi strategis demi menjaga dan menghilangkan dugaan korupsi yang ada, selain juga untuk mengeruk proyek proyek kesehatan di APBD 2019," tukas Tiana. [rus]