PDIP Dukung Penuh NU Dan Muhammadiyah Jaga Pancasila

Penegasan itu disampaikan Wakil Sekjen PDIP Ahmad Basarah menanggapi pertemuan petinggi kedua ormas Islam terbesar di Indonesia itu pada Rabu lalu (31/10).

Ada empat kesepakatan dalam pertemuan yang digelar di Gedung Dakwah PP Muhammadiyah. Diantaranya adalah komitmen kuat menegakkan keutuhan dan kedaulatan NKRI yang berdasarkan atas Pancasila sebagai bentuk dan sistem kenegaraan yang Islami.

"PDI Perjuangan siap bekerja sama dengan seluruh keluarga besar Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di dalam menjaga Pancasila, NKRI, konstitusi negara, dan kebhinnekaan Indonesia," jelas Basarah dalam keterangannya, Jumat (2/11).

Menurutnya, tidak ada keraguan bagi kedua ormas tersebut dalam menjaga Pancasila. Terlebih, Muktamar NU tahun 1984 di Situbondo secara tegas mengakui Pancasila sebagai azas tunggal.

"Sementara Muhammadiyah dalam Muktamar XLVII di Makassar tahun 2015 menyebut bahwa negara Pancasila sebagai darul ahdi wa syahadah atau negara perjanjian dan tempat bersaksi," sambung Basarah.

Kontribusi NU dan Muhammadiyah bagi Indonesia juga sangat nyata. Pendiri NU, KH Hasyim Asyari menyerukan Resolusi Jihad. Sementara Muhammadiyah di era kepemimpinan Ki Bagus Hadikusumo, tahun 1948, mendirikan Markas Ulama Angkatan Perang Sabil (MU-APS).

"Semuanya untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari agresi militer Belanda," terang wakil ketua MPR RI tersebut.

Lebih lanjut, pimpinan Baitul Muslimin Indonesia (Bamusi) itu juga menyinggung mengenai insiden pembakaran bendera bertuliskan kalimat Tauhid oleh Banser saat peringatan Hari Santri Nasional 22 Oktober lalu. Menurutnya, bendera yang dibakar bukan bendera Tauhid melainkan bendera Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), ormas yang sudah dilarang pemerintah.

"PDIP terus melakukan dialog dengan NU dan Muhammadiyah agar umat Islam tidak terprovokasi oleh berbagai upaya adu domba sesama umat Islam dan bangsa Indonesia," imbuh Basarah. [wah]