Bupati Lombok Utara Najmul Akhyar mengungkapkan, bantuan pemerintah itu untuk pembangunan rumah tahan gempa yang dicairkan melalui surat permintaan pimpinan daerah di lokasi bencana.
"Karena uang negara perlu dipertanggungjawabkan, saya berprasangka baik lah mungkin BNPB juga ingin cepat tetapi bagaimana pun BNPB juga diikat oleh aturan-aturan," jelasnya usai menghadiri diskusi di KAHMI Center, Jakarta, Jumat (14/9).
Akhyar menuturkan, peran Badan Pemeriksa Keuangan sangat penting dalam memantau dana bantuan korban bencana. Karena itu, dia akan mengikuti aturan-aturan yang berlaku.
"Kalau BPK tugasnya adalah bagaimana uang negara ini aman. Karena ingin saya sampaikan ke masyarakat, ini yang kita ingin gabungan uang negara aman dan bisa secepatnya sampai ke masyarakat. Itu yang kita ikhtiarkan," paparnya.
Adapun, pencairan dana untuk pembangunan rumah tahan gempa diharuskan sesuai prosedur standar (SOP) dengan mengatur pendanaan melalui petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) sebagai pedoman bagi kewenangan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) untuk membangun rumah tahan gempa.
"Sekali lagi, juknisnya sudah ada, surat sudah saya buat sebelum juknis, tinggal saya tanda tangan. Besok atau paling lambat senin sudah terkirim," imbuh Akhyar.
[wah]
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
Pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana tidak akan mengeluarkan dana bantuan untuk korban gempa Lombok, Nusa Tenggara Barat jika kepala daerah tidak memberikan surat rekomendasi. 
