DPR: Pemda Harus Cari Solusi Permasalahan Nelayan Pagurawan

Jumat, 14 September 2018, 10:59 WIB | Laporan: Adityo Nugroho

Ono Surono/Net

. Nelayan di Pagurawan, Kabupaten Batubara, Sumatera Utara sejak 10 hari lalu dilarang melaut karena masih menggunakan alat tangkap pukat jenis sandong, layang, gerandong dan tarik yang selama ini kerap mereka gunakan.

Larangan itu terkait Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 2/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (trawls) dan Pukat Tarik (seine nets).

Akibatnya, ribuan nelayan Batubara dan keluarganya terancam kelaparan. Sebab sudah 10 hari mereka tidak boleh melaut karena adanya pelarangan dan ancaman penangkapan dari aparat penegak hukum.

Anggota Komisi IV DPR yang membidangi masalah perikanan dan kelautan, Ono Surono menyatakan Pemerintah Daerah untuk turun tangan mengatasi masalah ini.

"Pemerintah Daerah harus segera turun tangan karena dipastikan kapal-kapal mereka adalah kapal di bawah 30 GT yang merupakan kewenangan Pemda Propinsi," ungkap Ono kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (14/9).

Sambung Anggota DPR Fraksi PDIP tersebut, KKP RI pernah mengeluarkan surat edaran tentang pendampingan untuk nelayan yang menggunakan alat tangkap yang dilarang tersebut. Di mana semuanya diberikan pergantian alat tangkap dan permodalan.

"Jangan sampai mereka kehilangan mata pencaharian yang pada akhirnya menjadi tanggungjawab pemerintah juga," pungkas Ono. [rus]

Kolom Komentar


Video

Kemesraan Jokowi-Prabowo Belum Berlalu

Senin, 15 Juli 2019
Video

Futsal 3 X Seminggu Tingkatkan Kecerdasan Otak

Selasa, 16 Juli 2019
Video

Garuda Perlu Tinjau Ulang Aturan Mengambil Foto dan Video

Rabu, 17 Juli 2019