DPRD NTB Dukung Pengusutan Kasus Bawang Putih Sembalun

Foto/Net

DPRD Nusa Tenggara Barat (NTB) mendukung kasus dugaan penyimpangan dalam proyek pengadaan benih bawang putih lokal tahun anggaran 2017 yang terjadi di wilayah Sembalun, Kabupaten Lombok Timur, NTB diusut.

Anggota Komisi II DPRD NTB, Sakduddin menilai bahwa setiap dugaan yang memiliki indikasi kerugian rakyat harus diusut sampai tuntas.

"DPRD tentu mendukung upaya Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat yang sedang berupaya mengumpulkan data dan keterangan (pulbaket) terkait informasi perbuatan melawan hukum dalam dugaan penyimpangan pada proses pendistribusiannya," jelas Sakduddin dalam keterangan tertulis, Kamis (5/7).

Sejurus dengan itu, DPRD NTB juga akan mendalami kasus ini dengan menilik kembali proses distribusi dan indikasi terjadinya pemotongan jatah kepada kelompok tani.

"Kita rapatkan dulu di komisi, mungkin juga akan kita kroscek ke lapangan untuk melihat apa yang dipersoalkan," tegasnya.

Upaya pengumpulan data dan keterangan atas kasus ini telah dilakukan oleh Ditreskrimsus Polda NTB. Dirreskrimsus Polda NTB Kombes Pol Syamsudin Baharuddin menyebut bahwa upaya itu telah dijalankan sejak pertengahan Mei lalu, dengan menemui sejumlah pihak yang berkaitan dengan pendistribusian bantuan, mulai dari kalangan petani bawang putih sampai kepada pejabat Dinas Pertanian Lombok Timur.

Berdasarkan data Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Timur, ada 350 ton benih bawang putih lokal yang didistribusikan kepada 181 kelompok tani yang tersebar di 18 desa se-Kabupaten Lombok Timur. Setiap kelompok tani mendapatkan kuota benih lokal bersama dengan paket pendukung hasil produksinya, mulai dari mulsa, pupuk NPK plus, pupuk hayati ecofert, pupuk majemuk, dan pupuk organik.

Benih bawang putih lokal sebanyak 350 ton dibeli dari hasil produksi petani di Kecamatan Sembalun pada periode panen pertengahan tahun 2017. Benih bawang putih lokal itu dibeli pemerintah melalui salah satu BUMN yang dipercaya sebagai penangkar yakni PT Pertani senilai Rp30 miliar.

Namun pada saat pendistribusian bantuannya di akhir tahun 2017, banyak kelompok tani yang mengeluh tidak mendapatkan jatah sesuai data. Bahkan ada sebagian dari kelompok tani yang tidak sama sekali mendapatkan jatah. [nes]

EDITOR:

Kolom Komentar


Video

Kok Jadi Kontroversial, Padahal Begini Test Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK

Selasa, 11 Mei 2021
Video

Obrolan Bareng Bang Ruslan • Pemerintah Harusnya Jaga Perasaan Rakyat

Selasa, 11 Mei 2021

Artikel Lainnya

Cegah Covid-19 Masuk Papua, Kepolisian Awasi Orang Masuk Di Penyeberangan Kumbe
Nusantara

Cegah Covid-19 Masuk Papua, ..

17 Mei 2021 05:13
Catat! Pemudik Balik Ke Jakarta Dari Bakauheni Wajib Tes Rapid Test Antigen, Ini Kata Menhub Soal Mekanismenya
Nusantara

Catat! Pemudik Balik Ke Jaka..

17 Mei 2021 00:56
Fokus Cari Korban Hilang, Polri Belum Tetapkan Tersangka Tragedi Kedung Ombo
Nusantara

Fokus Cari Korban Hilang, Po..

16 Mei 2021 21:10
Tak Cuma Jakarta, Spanduk Larangan Pemudik Tanpa Swab Juga Bertebaran Di Tangsel
Nusantara

Tak Cuma Jakarta, Spanduk La..

16 Mei 2021 19:09
Pimpinan DPRD Minta Pemprov DKI Larang Pemudik Masuk Tanpa Surat Bebas Covid-19
Nusantara

Pimpinan DPRD Minta Pemprov ..

16 Mei 2021 18:45
Apa Alat Ukur Novel Baswedan Sebut 75 Pegawai KPK Yang TMS Berintegritas Tinggi?
Nusantara

Apa Alat Ukur Novel Baswedan..

16 Mei 2021 12:56
Ini Kesaksian Laksmi Tentang Pengunjung Ancol Yang Dikatakan Membludak
Nusantara

Ini Kesaksian Laksmi Tentang..

16 Mei 2021 10:46
Jalur Benowo Dijaga Ketat, Yang Tidak Penuhi Syarat Diputar Balik
Nusantara

Jalur Benowo Dijaga Ketat, Y..

16 Mei 2021 07:56