Ketua panitia Panwaslu Kabupaten Temanggung, Sam Fery Baehaki menjelaskan laporan tersebut didapat dari masyarakat di beberapa kecamatan di wilayah Temanggung.
Menurutnya laporan ini diterima pada saat malam sebelum pencoblosan alias serangan fajar.
"Memang benar ada laporan dari masyarakat di beberapa Kecamatan di Kabupaten Temanggung, saat ini sedang kami dalami," kata Ferry saat ditemui di Kantor Bawaslu Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, Kamis (28/6).
Ferry menjelaskan karena masih didalami, pihaknya belum bisa membeberkan secara rinci perihal temuannya itu. Termasuk jumlah uang serta siapa saksi-saksi yang telah diperiksa.
Namun demikian pihaknya memastikan akan ada sanksi tegas bagi paslon tertentu yang melakukan politik uang.
"Sanksinya bisa saja pidana dan adminitrasi, kami dikasih waktu lima hari untuk memberikan rekomendasi terkait sanksinya," ujar Ferry.
Sebelumnya, Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Jawa Tengah mengendus praktik politik uang atau money politic pada pilkada serentak yang digelar pada 27 Juni 2018. Pelanggaran tersebut terjadi di Kabupaten Temanggung, Magelang, Wonogiri dan Kabupaten Banyumas.
Ketua Bawaslu Jateng, Fajar Saka, mengungkapkan, pelanggaran politik uang ditemukan berdasarkan pengawasan langsung Panwaslu di tiap daerah.
[nes]
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Temanggung menerima laporan adanya politik uang dalam Pilbup Temanggung. 
