Penggantian tanah rakyat yang mayoritas sebagai petani tidak dilakukan secara wajar oleh pemerintah. Hal itu berujung pada penolakan dan penuntutan dari pihak petani Kendal.
"Luas tanah yang diganti versi versi warga adalah 73.586,79 meter persegi sementara versi BPN Kendal hanya 69,20 meter persegi. Ini sangat timpang sekali," ujar Ketua Serikat Petani Indonesia (SPI) Kendal, Nurochim di DPP SPI, Mampang Prapatan, Minggu, (22/4).
Nurochim menjelaskan pihaknya telah melaporkan konflik dan perampasan lahan kepada Komnas HAM, Kementerian ATR/BPN, Kementerian PUPR, Komisi V DPR RI, dan PBNU. Meski begitu sampai saat ini belum ada respons dari pihak-pihak tersebut.
"makanya kami mengundang media agar masalah ini diketahui banyak pihak," ujarnya.
Nurochim menambahkan saat ini Pengadilan Negeri Kendal telah memutuskan eksekusi lahan bakal dilaksanakan pada 23-26 April 2018 mendatang.
Menurut Nurochim pihaknya tetap bertahan hingga pemerintah memenuhi hak para petani yang lahannya diambil tanpa memenuhi kewajiban.
"Kami akan tetap bertahan melawan eksekusi paksa ini jika hak-hak kami sebagai petani dan sebagai warga negara tidak dipenuhi," tutup Nurochim.
[nes]
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
Pembangunan tol Kabupaten Batang-Kota Semarang yang melintasi beberapa desa di Kendal berbuntut konflik dan perampasan lahan. 
