Duh, Rakyat Asmat Masih Kekurangan Air Bersih...

Kemarin, Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko terbang ke Asmat, Papua. Kedatangan ke pulau cendrawasih itu untuk memastikan kesi­nambungan program penangan­an pelayanan kesehatan dan pro­gram perbaikan kualitas hidup masyarakat di sana, seperti sarana dan prasarana kesehatan dan air bersih. Mereka juga akan berkoordinasi untuk men­indaklanjuti perintah Presiden Jokowi untuk menyelesaikan persoalan kesehatan secara lebih terintegrasi dengan melibatkan berbagai kementerian. Selain itu, akan ada kegiatan pembagian Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Indonesia Pintar, serta dialog dengan warga.

"Sarana dan prasarana yang saat ini sudah dapat dimanfaatkan oleh masyarakat antara lain adalah sarana penyediaan air bersih, dan pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah baru yang lebih besar," ujar Moeldoko.

Status Kejadian Luar Biasa (KLB) Campak dan Gizi Buruk di Asmat yang ditetapkan Pemerintah sejak pertengahan Januari hingga pertengahan Februari 2018 akan dilanjutkan dalam bentuk satuan tugas ber­jangka menengah dan panjang. Jangka menengah akan bera­khir pada 31 Desember 2018, sedangkan jangka panjang akan sampai tahun 2024.

Meoldoko mengakui, penye­diaan air bersih untuk warga juga masih ada masalah karena digunakan untuk 20 ribu orang, sehingga warga harus antre. "Untuk itu akan dipikirkan agar ada beberapa titik pengambilan air yang lebih menyebar sehing­ga tidak menimbulkan antrean panjang," katanya.

Sementara itu, Menteri Puan Maharani mengklaim, 90 persen program pemerintahan pusat sejak adanya status KLB gizi buruk dan campak di Asmat sudah disalurkan. Menurutnya, kondisi di sana juga mulai mem­baik setelah ditetapkannya status KLB oleh pemerintah. "Saat ini, bantuan langsung didistribusi­kan ke pemerintah kabupaten, tidak lagi melalui pemerintah provinsi," ucapnya.

Menurutnya, kementerian dan lembaga terkait akan mem­berikan pendampingan kepada masyarakat Asmat. Pada bulan ini, Kementerian Kesehatan akan mengirim Tim Nusantara Sehat, yang akan menyisir dis­trik-distrik lain selain Agats.

Dalam kesempatan sama, Menteri Sosial Idrus Marham menerangkan pemerintah te­lah merancang program untuk memenuhi seluruh kebutuhan dasar dan mendesak masyarakat Asmat guna menghindari ter­jadinya kasus penyakit lain terulang.

"Secara konseptual pemerin­tah sudah buat prinsip-prinsip dasar setelah KLB berakhir. Pemerintah Pusat telah mer­encanakan program-program dalam satu konsep terpadu, me­nyeluruh, dan berkesinambun­gan. Makanya kami datang ke sini," tuturnya.

Kementerian Sosial, kata Idrus telah meluncurkan beberapa program dengan melibatkan partisipasi dari masyarakat set­empat, yakni; "Program Keluarga Harapan (PKH), pembentukan Taruna Siaga Bencana (Tagana), pembentukan Kampung Siaga Bencana (KSB), program Kearifan Lokal (Riflok) dan Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT)," lanjut Idrus.

Untuk PKH, Kemensos telah merekrut secara offline sebanyak 46 pendamping dan 2 operator, sehingga pendamping yang ada saat ini sebanyak 50 orang dan 3 operator. Mereka sudah diberikan bimbingan teknis singkat terkait pengetahuan umum tentang PKH, tata cara validasi data dan pengisian for­mulir validasi.

"Mereka (pendamping, red) bersama tim dari pusat sudah melaksanakan validasi data pada 19 kampung di 19 Distrik, hasil validasi 2.755 KPM sedang da­lam proses input data ke dalam Sistem Informasi Managemen PKH yang selanjutnya akan dibukakan rekening oleh bank penyalur BRI yang sudah terse­dia di Agats," kata Idrus.

Sebagai bentuk penyiapan masyarakat yang terlatih, lanjut Idrus, sebanyak 30 orang pe­muda dari Distrik Agats sudah direkrut menjadi anggota Tagana dan dilatih dengan berbagai ilmu dasar penanggulangan bencana seperti manajemen pengungsi, dapur umum, logistik dan du­kungan psikososial. ***