Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, menyatakan mendukung wacana tersebut. Namun, masih harus dikaji lebih jauh soal dampak yang akan dirasakan oleh masyarakat pengguna jalan tol.
"Kami mendukung, tapi masih harus dipelajari," kata Basuki di Salatiga, Jawa Tengah, Jumat, (7/4).
Menurutnya, wacana tersebut muncul untuk mendukung kelancaran transportasi darat. Dalam transportasi, ada tiga hal yang mutlak diperlukan yaitu sarana dan prasarana, regulasi, dan tanggung jawab pengendara.
Wilayah Kementerian PUPR adalah sarana dan prasarana, sementara regulasi berada di tangan Kementerian Perhubungan dan Polri.
"Ganjil-genap itu adanya di regulasi. Tapi kami tanggung jawab di sarana dan prasarana. Itu masih harus dipelajari lagi," ujarnya.
Menurutnya, mekanisme pola ganjil-genap perlu diperhitungkan karena salah satu efeknya adalah membuat ruang gerak masyarakat yang hendak berlibur menjadi terbatas. Misalnya, masyarakat harus memiliki jadwal libur yang panjang agar bisa melalui tol Ganjil-Genap.
"Kalau liburnya cuma dua hari apa ya cukup untuk lewat ganjil-genap. Inovasi ini masih harus dipikirkan," terangnya.
[ald]
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
BERITA TERKAIT: