Penendatangann MoU tersebut ditujukan agar kualitas laporan keuangan yang ada di Kemenristekdikti bisa berjalan baik.
"Sebenarmya sudah lama saya menggagas kerjasama ini. Karena saya mengharapkan peningkatan kualitas laporan di Kemristekdikti," ungkap Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi (Menristekdikti), M Nasir di Gedung BPKP, Jakarta, Jumat (15/7).
Menurut bekas Rektor Universitas Diponegoro (Undip) tersebut, ada beberapa ciri pemerintahan yang baik. Diantaranya harus transparan, jujur, akuntabel dan bisa dipertanggungjawabkan.
"Empat komponen tersebut sangat perlu dilakukan," ujarnya.
Nasir menuturkan, sistem pengendalian internal juga harus digarap dengan benar. Karena jika sistem yang dijalankan sudah baik, maka untuk audit pun akan mudah dilakukan.
"BPKP nantinya juga bisa memberikan masukan dan arahan mengenai apa saja hal yang masih kurang," imbuhnya.
Dengan adanya MoU ini, Nasir berharap tidak sampai ada tindakan yang bisa merugikan negara. Khususnya dalam laporan keuangan di lingkungan Kemristekdikti.
"Saya berharap sekali jangan sampai terjadi kerugian negara. Jadi kerjasama inilah, laporan keuangan di Kemristekdikti bisa menjadi laporan keuangan dengan akuntabilitas yang baik," tambahnya.
[sam]
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
Kementerian Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) menjalin Mutual of Understanding (MoU) dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). 
